Mengubah Paradigma Transmigrasi Indonesia

Transmigrasi telah menjadi formulasi ampuh bangsa Indonesia dalam upaya melakukan persebaran penduduk yang merata. Transmigrasi terbukti telah memberikan harapan baru untuk hidup yang lebih baik bagi mereka yang berhasil. Dengan demikian pengelolaan transmigrasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pada gelar Sosialisasi dan Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi  yang dilaksanakan Februari 2020 lalu di Bandung, Menteri Desa, Pembangunann Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak semua pihak yang berkepentingan dalam urusan transmigrasi, khususnya Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) untuk mengubah paradigma dalam menangani masalah transmigrasi.

Perubahan paradigma tersebut antara lain dalam penyiapan sejumlah fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fasilitas sosial di lokasi transmigrasi, yang nantinya bakal menarik perhatian orang untuk transmigrasi.Dalam kesempatan itu, Menteri yang akrab dengan sapaan Gus Menteri mengibaratkan hal ini seperti Gula dan Semut. “Jika Gula terbaik yang disajikan maka semut-semut akan datang dengan sendirinya,” ujar Gus Menteri.

Hal itu diungkapkan Menteri soal pelaksanaan transmigrasi agar pandangan yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan sejumlah kalangan bisa berubah. Dalam kesempatan itu, Mendes pun ingin pada 2020-2024, semua program mengenai transmigrasi yang telah didiskusikan dan direncanakan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Ia berharap acara Sosialisasidan Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi  ini menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan transmigrasi yang rumit. “Orang yang cerdas itu bisa menyederhanakan semua permasalahan yang rumit dan percepatan pelaksanaan  semua program sebagai perkhidmatan kita kepada Bangsa dan Negara,” tegasnya.

Sebelum memberikan arahan di depan 233 peserta rapat yang juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi, Mendes PDTT mendengarkan laporan dari para Dirjen PKP2Trans dan para Direktur dalam lingkungan Ditjen PKP2Trans mengenai kinerja selama ini dan program kerja yang bakal dijalankan.

Mendes menilai kegiatan konsolidasi tersebut sangat strategis karena persoalan transmigrasi harus dihadapi dengan sangat hati-hati. “Paparan Direktur nantinya bakal dikaji lebih mendalam untuk ditindaklanjuti seperti persoalan pertanahan,” katanya.

Mendes PDTT pun berpesan agar seluruh jajaran Ditjen PKP2Trans dan Kemendes PDTT untuk lebih serius dalam menangani persoalan transmigrasi untuk RPJMN 2020-2024. Termasuk perubahan paradigma dalam melaksanakan program Transmigrasi, yaitu penyiapan sejumlah fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fasilitas sosial di lokasi transmigrasi tersebut, yang nantinya bakal menarik perhatian orang untuk transmigrasi.

Persoalan tanah dinilai sangat kompleks dalam pelaksanaan Transmigrasi selama ini.  Persoalan ini bertolak dari tidak efektifnya proses perencanaan pembangunan transmigrasi. “Peluang terbesar penyediaan tanah untuk pemukiman transmigrasi adalah konsolidasi tanah karena Bumi tidak diciptakan dua,” kata Menteri.

Kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan transmigrasi lewat Konsolidasi Tanah merupakan upaya pembangunan transmigrasi yang lebih inklusif sejak dari perencanaan, Pembangunan dan pengembangan.

Menteri berharap dengan kebijakan ini partisipasi masyarakat lebih besar dan penerima manfaat pembangunan transmigrasi bisa lebih banyak. “Saya yakin kebijakan transmigrasi menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa dan perdesaan,” kata Gus Menteri.

Namun demikian, Menteri mengingatkan untuk lebih Hati-hati jalankan semua kebijakan transmigrasi ini karena persoalan pertanahan berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi hingga hukum.

Untuk itu, katanya, koordinasi secara intensif antarinstansi dengan melibatkan masyarakat sejak penetapan lokasi hingga penerbitan sertifikat tanah sangat diperlukan. Dia berharap dengan kebijakan ini persoalan transmigrasi bisa lebih tepat sasaran dan paradigma baru bisa terwujud. “Agar tidak ada lagi paradigma negatif soal transmigrasi. Perlu diingat, Transmigrasi ini telah berusia 70 tahun jadi perlu ada arah kebijakan Pemerintah untuk ini,” katanya.

Penyamaan Persepsi

Direktur Jenderal PKP2Trans R Hari Pramudiono dalam laporannya memaparkan sosialisasi konsolidasi tanah ini ditujukan kepada pemangku kepentingan dengan melibatkan narasumber dari unsur Pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pakar Ketransmigrasian. “Sosialisasi ini sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman serta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah,” kata Hari.

Agenda ini juga ditujukan untuk sosialisasikan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

Narasumber acara ini juga berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Nirwan Ahmad Helmi serta Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi R Bambang Widyatmiko.(Tim Transpolitan)

Perlu Inovasi & Strategi Atasi Keterbatasan Lahan

Pada acara penutupan Sosialisasi dan Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, ada situasi yang harus diantisipasi yaitu kesenjangan antara pangan dan penduduk dunia yang mencapai 9 miliar tahun 2050, padahal lahan bumi tidak bertambah.

“Jadi tahun 2050 ada pertambahan 2 miliar penduduk tapi lahan tidak bertambah. Tapi ini, sebelum merebaknya virus corona,” kata Anwar Sanusi dalam sambutannya

Saat ini, sejumlah pihak termasuk Kemendes PDTT memang terus lakukan inovasi dan strategi untuk atasi keterbatasan lahan. Tapi, belum bisa dikembangkan di tempat lain. “Jadi rumusan dalam konsolidasi ini menjadi pola pengembangan transmigrasi,” katanya.

Salah satu model skenario pengembangannya, salah satunya adalah SP Pugar, di mana Pemerintah hanya memberikan jaminan pada transmigrasi dari luar, tapi juga ditujukan kepada masyarakat asli untuk bisa menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan.

Jadi hak yang diperoleh oleh transmigran pendatang sama dengan hak yang diperoleh oleh masyarakat yang mendiami wilayah itu sebelumnya. Terkait soal lahan, Sekjen Anwar mengakui menerima gugatan yang berkaitan dengan lahan transmigrasi.

Adanya Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah itu sangat baik karena menjadi semacam prosedur yang memberikan kepastian hukum sekaitan dengan lahan transmigrasi.

Sekjen Anwar Sanusi minta jajaran Ditjen PKP2Trans untuk pelajari Omnibus Law agar tidak ada kebijakan yang diambil nantinya, berlawanan dengan regulasi ini. Yang mengkhawatirkan adalah hilangnya soal kawasan Perdesaan. Namun, soal BUMDes yang tetap ada. “Saya sendiri belum membaca dengan detail. Namun, saya minta Omnibus Law untuk dipelajari dengan baik,” pesannya.

Direktur Penyediaan Tanah Ditjen PKP2Trans Nirwan Ahmad Helmi dalam laporannya menyebutkan, areal penyediaan lahan transmigrasi semakin sulit jadi Konsolidasi Tanah sangat dibutuhkan dengan sinergi dengan pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan hasil pertemuan itu melahirkan rumusan soal Tata Cara Konsolidasi Tanah untuk Pelaksanaan Transmigrasi, yang nantinya jadi solusi untuk keterbatasan lahan untuk transmigrasi serta jadi paradigma baru penyiapan dan pelaksanaan Transmigrasi. (Tim Transpolitan)