Memutus Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kemendes PDTT

DALAM rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimaksudkan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB ini merupakan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu, paling sedikit meliputi (1) peliburan sekolah dan tempat kerja, (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

PSBB ini harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pertimbangan epidemiologis, PSBB harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Tak kurang instansi pemerintahan juga tak lepas dari pembatasan tersebut. Mengetahui bagaimana kebijakan di lingkunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam memutus penyebaran pandemi yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Bencana Nasional Nonalam tersebut, berikut kami sajikan petikan wawancara dengan para tokoh di Kemendes PDTT.

 ————-

ANWAR SANUSI

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

 Menindaklanjuti imbauan Presiden Joko Widodo, terkait pandemi yang melanda hampir semua negara di dunia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sertamerta melaksanakan kebijakan guna memutus penyebaran novel coronavirus atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) tersebut.

Salah satunya adalah menerapkan kebijakan social distancing juga physical distancing yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kebijakan tersebut yaitu dengan menjalankan work from home (WFH). Adapun untuk unit-unit yang tidak bisa melaksanakan WFH karena sifat pekerjaannya yang mendesak dan harus dikerjalan di kantor, maka dilakukan pembatasan dengan sistem piket. Pegawai yang masuk dibatasi seminimal mungkin.

Hal tersebut dilaksanakan sesuai imbauan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik lndonesia No: SR.02.O2llV27Ol2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi lnfeksi Corona Virus.

Bagi mereka yang masih harus bekerja di kantor, mengacu pada surat edaran Kemenkes, maka  seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT diperiksa suhu tubuh menggunakan alat khusus dan mendapat pendampingan dari tim Balkesmas.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai gejala, tanda-tanda dan upaya pencegahan dan penularan virus corona. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona di lingkungan Kemendes PDTT.

Kepada mereka kami berpesan agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Pengecekan suhu tubuh ini merupakan bagian dari langkah preventif penyebaran virus corona. Saya imbau ASN di Kemendes PDTT untuk tidak panik dengan virus corona. Cukup kita jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat, dan rajin berolahraga.(*)