Dana Desa, Jaring Pengaman Sosial Atasi Efek Covid19

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

ABDUL HALIM ISKANDAR

 

Pandemi coronavirus atau  novel coronavirus disease 2019 (Covid19) yang melanda lebih dari 200 negara di dunia, tak pelak juga dialami oleh Indonesia.  Infeksi Virus Corona COVID-19 di seluruh dunia, menurut data dari Worldometer hingga 2 Mei 2020 pukul 03.36 GMT telah mencapai 3.401.015 orang, dengan 239.602 di antaranya meninggal.

Ganasnya virus tersebut membuat semua Negara hampir kewalahan. Virus yang muncul kali pertama di Wuhan itu, kini meledak persebarannya hampir di seluruh dunia. Hingga kini Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan 1.103.461 kasus dan 64.943 kematian. Indonesia pun segera mengambil langkah strategis. Dengan hati-hati pemerintah melakukan pencegahan penyebaran virus, letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, membuat posisi sulit untuk menentukan langkah yang tepat. Perlu tindakan yang sangat hati-hati.

Salah satu kementerian strategis yang menjadi tulang punggung penanggulangan pandemic Covid 19 adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh Menteri Desa PDTT, dalam melakukan pencegahan sekaligus menghindari efek domino yang terjadi di desa-desa, Tim Redaksi Transpolitan merangkum, kebijakan yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam setiap kesempatan konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual selama pelaksanaan work from home (WFH) di Kemendes PDTT. Berikut petikannya:

Kebijakan apa yang telah dikeluarkan oleh Kemendes PDTT?

Hingga saat ini, Kemendes PDTT telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Pertama untuk upaya pencegahan, kami mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya).

Kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja. Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Kemudian, upah bagi para pekerja akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan PKTD harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak (physical distancing) dan yang lainnya.

Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja.

Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Besaran BLT yakni Rp600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

 Bagaimana mekanisme pendataan penerima?

Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW. Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.

Kapan BLT dana desa digelontorkan?

BLT yang berasal dari dana desa untuk warga disalurkan pada April hingga Juni 2020. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan yaitu April, Mei, dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta.  Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah saat pandemi COVID-19.

Dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp72 triliun atau sebesar Rp22,4 juta. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak COVID-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Sebisa mungkin BLT dana desa diberikan kepada penerima secara nontunai atau transfer perbankan. Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai. Yang penting sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Apa kriteria penerima BLT ini?

BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja.

Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Desa yang memiliki anggaran Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Terakhir, desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen.

Untuk itu, saya sarankan agar desa segera merevisi APDes dengan merujuk pada Permendagri nomor 69 tahun 2018. Sebab, dana desa akan fokus ke tiga hal yaitu penanganan COVID-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.

Apakah sudah ada desa yang sudah menyalurkan?

Hingga kini, tercatat sebanyak 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten, telah melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa tersebut diserahkan kepada penerima melalui transfer perbankan, ada juga yang diserahkan langsung secara tunai ke rumah penerima. BLT Dana Desa yang telah disalurkan tersebut berjumlah sekitar Rp70 Miliar.  Saya bersyukur sudah banyak yang cair meskipun proses kebijakan dana desa untuk BLT ini baru beberapa waktu yang lalu.

 Mekanismenya bagaimana?

Adanya perbedaan kondisi di setiap daerah menyebabkan tidak semua desa bisa melakukan pencairan BLT Dana Desa kepada penerima melalui metode transfer perbankan. Meski demikian, jika mengharuskan dilakukan penyaluran secara tunai, kepala desa harus meminta pengawasan dari pihak kepolisian setempat.

Namun demikian pencairan secara tunai harus tetap mengikuti protokol pencegahan covid-19. Yang dilakukan pencairan secara non tunai sudah jelas, tidak ada pertemuan. Nah ada juga yang dikirim door to door, dikirim ke rumah penerima manfaat. Karena semua tetap memperhatikan protokol kesehatan.(Tim Transpolitan)