TRANSPOLITAN, ERA BARU TRANSMIGRASI

Kongres Nasional yang dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA mengangkat tema Restorasi Transmigrasi 4.0 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandiri dan Sejahtera. Acara yang gelar meriah ini dihadiri oleh sekitar 350 undangan dan 1.200 Partisipan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta serta dimeriahkan dengan pameran oleh Ditjen PKP2Trans  dengan menampilkan aplikasi Sipukat (Sistem Peta Kawasan Transmigrasi Terpadu), BBLM Yogyakarta, BBLM Kalimanatan Selatan, Ditjen PKTrans dan Himbara (BNI, BRI dan Mandiri).

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan istilah Transpolitan.  Sebenarnya, istilah tersebut bukan sebuah konsep yang benar-benar baru dalam pembangunan Kawasan transmigrasi. Transpolitan merupakan pengembangan konsep Pembangunan Kawasan Transmigrasi di mana pembangunan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan melalui koordinasi dan integrasi serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan transmigran dalam bidang IT baik untuk produksi maupun pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas para transmigran.

Konsep tersebut ditawarkan oleh Universitas Gadjah Mada yang merupakan sebuah konsep untuk merestorasi transmigrasi dan gerakan nasional green transpolitan 4.0 dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan wilayah.

Konsep tersebut kemudian terumuskan dalam Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 yang diserukan oleh perwakilan pemerintah, akademisi, swasta dan komunitas pada kegiatan Kongres Nasional Transmigrasi Tahun 2019 yang bertajuk Restorasi Transmigrasi untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera di Grha Sabha Pramana.

Deklarasi Bulaksumur yang dibacakan oleh Wakil Rektor  Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, Supriyadi, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa restorasi transmigrasi dan green transpolitan 4.0 berbasis ekonomi digital dan peningkatan sumber daya manusia untuk mengubah pola transmigrasi konvensional menuju transpolitan 4.0. Adapun pola pengembangan restorasi transmigrasi ini dilakukan melalui kemitraan pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media.

Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus salah satu penggagas konsep restorasi transmigrasi dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0, Prof. Dr. Suratman, mengatakan inovasi pembangunan transmigrasi ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang penyediaan dan kemandirian pangan, pengentasan kemiskinan dan mempercepat pembangunan daerah. “Sasaran tersebut dapat dicapai melalui integrasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur nasional yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” katanya.

Konsep inovasi pengembangan kawasan transmigrasi ini, menurut Suratman, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di pulau Jawa. “Kita ingin pembangunan transmigrasi mampu menjadi katup pengaman dari masalah pengangguran di pulau Jawa dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi,” jelasnya.

Suratman menuturkan saat ini 56,46 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,75 persen dari luas wilayah Indonesia. Bahkan, kepadatan penduduk Jawa yang mencapai 1.156 jiwa per kilometer persegi sudah melampaui angka kepadatan penduduk nasional yang hanya 138 jiwa per kilometer persegi.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, mengatakan tujuan pembangunan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi  transmigran dan masyarakat sekitar, mendorong tumbuhnya pembangunan daerah serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menyebutkan sejak dulu Pemda DIY selalu mendukung program transmigrasi dengan mengirim penduduknya ke daerah transmigrasi. “Sejak 2010 lalu ada 1.305 jiwa yang dikirim ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.

Meski mengikutsertakan warganya dalam program transmigrasi, namun pembiayaanya merupakan hasil kerja sama antara Pemda DIY dan pemda yang menjadi lokasi penempatan transmigran. “Besar harapan kita sharing pembiayaan semakin meningkat dan meminimalkan permasalahan yang muncul akibat penempatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan saat ini ada lebih dari 1.200 desa di Indonesia yang awalnya merupakan bekas wilayah kawasan transmigrasi. Apabila sebelumnya program transmigrasi hanya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun saat ini kegiatan para transmigran sudah bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi transmigran lebih layak. “Di masa lalu program pemerintah gagal karena tidak ada pengelolaan pascapanen, namun sekarang kita membantu mereka dengan memberi nilai tambah agar kesejahteraan mereka berkembang,” terangnya.

Menurutnya, program transmigrasi bukan usaha memindahkan penduduk miskin dari satu wilayah ke wilayah lain, namun mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pendampingan berkelanjutan serta kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan. “Tantangan sekarang kita ingin menciptakan bisnis model baru yang bisa memberikan manfaat bagi mereka,” katanya. (*)